KPK Ungkap Dana Non-Budgeter Rp200 M Mengalir ke RK

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap temuan penting dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang tengah diselidiki.

Lembaga antirasuah tersebut menyatakan adanya aliran dana non-budgeter senilai Rp200 miliar yang mengalir ke pihak berinisial RK. Pengungkapan ini disampaikan sebagai bagian dari pengembangan perkara yang sedang berjalan dan langsung menarik perhatian publik.

Dana non-budgeter sendiri merupakan dana yang tidak tercatat dalam anggaran resmi negara atau lembaga, sehingga rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Elit Senayan.

Asal Usul Dana Non-Budgeter yang Dipersoalkan

Dana non‑budgeter yang saat ini menjadi fokus penyidikan KPK berasal dari praktik yang tidak sesuai ketentuan dalam pengelolaan anggaran belanja iklan di Bank BJB. Secara normal, anggaran yang telah disetujui untuk sesuatu tujuan khusus seperti iklan wajib digunakan sesuai rencana anggaran.

Menurut keterangan KPK, dana non-budgeter tersebut diduga berasal dari pengumpulan dana di luar mekanisme resmi yang seharusnya diatur secara transparan. Praktik ini sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya pengawasan.

Dana yang terkumpul kemudian dialirkan ke sejumlah pihak yang diduga memiliki peran strategis. Dalam kasus ini, aliran Rp200 miliar ke RK menjadi fokus utama penyelidikan karena nilainya yang besar dan pola transaksi yang dinilai tidak wajar oleh penyidik.

Peran RK Dalam Aliran Dana

KPK belum secara rinci membeberkan peran RK dalam perkara ini, namun penyidik memastikan bahwa aliran dana tersebut tidak terjadi tanpa sebab. RK diduga mengetahui dan menerima aliran dana non-budgeter tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Penyidik masih mendalami apakah dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, atau kegiatan lain yang melanggar hukum. Pemeriksaan saksi dan penelusuran aliran dana terus dilakukan guna memperjelas posisi dan tanggung jawab RK dalam perkara ini.

Baca Juga: KPK Tahan 1 Tersangka Baru Korupsi Proyek Jalur KA Wilayah Medan

Langkah Penyidikan Oleh KPK

Dalam proses penyidikan, KPK menegaskan komitmennya untuk menelusuri seluruh aliran dana hingga ke penerima terakhir. Pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, rekening bank, serta keterangan saksi menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara.

KPK juga membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup. Transparansi dan kehati-hatian tetap dijaga agar proses hukum berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan di tengah masyarakat.

Peran Ridwan Kamil Dalam Kasus Ini

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mengambil langkah tegas dengan menyita sejumlah aset yang diduga terkait aliran dana non‑budgeter tersebut, baik yang atas nama RK sendiri maupun milik pihak lain yang diduga berkaitan erat dengan perkara.

Menurut penyidik, penyitaan ini merupakan upaya untuk menyelamatkan aset negara dan memperkuat asumsi bahwa aliran uang tersebut benar‑benar berasal dari dana yang tidak sah.

Ridwan Kamil sendiri dipanggil dan diperiksa oleh KPK pada 2 Desember 2025 lalu di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan, RK menyatakan bahwa ia merasa lega dan menyambut baik kesempatan memberikan klarifikasi kepada penyidik.

Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan itu merupakan kesempatan untuk menjelaskan fakta yang ia ketahui, termasuk memperlihatkan komitmennya terhadap supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, dan transparansi pribadi.

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum menetapkan RK sebagai tersangka. Penyidik masih terus menyelidiki sejauh mana peran mantan gubernur tersebut dalam menerima atau memanfaatkan aliran dana non‑budgeter itu.

Ikuti selalu informasi menarik dari kami setiap hari, dijamin terupdate dan terpercaya, hanya di Elit Senayan.