TB Hasanuddin Minta Indonesia Evaluasi BoP, Politik Bebas Aktif Terancam Goyah?
TB Hasanuddin minta evaluasi keterlibatan Indonesia di BoP, apakah prinsip politik bebas aktif negara kini terancam?
Anggota DPR TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ia menilai keikutsertaan negara bisa berpotensi menabrak prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Pernyataan ini menimbulkan perdebatan di kalangan politikus dan pengamat internasional. Elit Senayan ini membahas alasan Hasanuddin, potensi risiko, dan pandangan publik terkait posisi Indonesia di forum internasional yang kontroversial ini.
Politik Bebas Aktif Terancam Goyah?
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyarankan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk di bawah payung internasional.
Ia menilai keikutsertaan RI dalam struktur tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Pandangan ini membuka perdebatan di kalangan politikus dan analis tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Kritik TB Hasanuddin Atas Keterlibatan Indonesia Di BoP
TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa keterlibatan RI dalam Board of Peace (BoP) yang digagas oleh beberapa negara kuat, termasuk Amerika Serikat, perlu ditinjau kembali secara serius. Menurutnya, struktur organisasi BoP memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang cenderung terpusat pada satu kekuatan besar.
Dalam piagam BoP, posisi Ketua Dewan—yang dipegang oleh Presiden Amerika Serikat—memiliki wewenang besar, bahkan sampai hak veto dalam pengambilan keputusan penting, yang dinilai bisa mengurangi peran negara‑negara anggota lain secara setara.
Hal ini, kata Hasanuddin, berpotensi menjadikan BoP bukan hanya alat diplomasi kolektif, tetapi juga instrumen yang bisa dipengaruhi dominasi satu negara kuat, sehingga tidak selaras dengan prinsip bebas aktif Indonesia.
Baca Juga: Skandal LNG Terkuak, Ahok Sebut Direksi Impor Tapi Pembeli Belum Ada
Politik Bebas Aktif Dan Tantangan Internasional
Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia berarti negeri ini tidak berpihak kepada blok atau kekuatan besar mana pun, dan sekaligus memainkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini berakar kuat dalam amanat konstitusi dan sejarah diplomasi nasional sejak era kemerdekaan.
Hasanuddin menilai bahwa jika Indonesia tidak berhati‑hati dalam memilih forum internasional, keterlibatan semacam BoP justru bisa mencederai prinsip tersebut. Ini karena keputusan dan arah kebijakan bisa dipengaruhi oleh kepentingan negara dominan di tubuh organisasi.
Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan bagaimana posisi Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang menjadi objek konflik internasional. Terutama saat negara mencoba berperan sebagai fasilitator atau mediator.
Kekhawatiran Atas Representasi Dan Keadilan
TB Hasanuddin juga menyoroti masalah representasi dalam struktur BoP. Ketidaklibatan langsung perwakilan pihak yang menjadi subyek konflik, misalnya dalam isu Palestina, dianggap mengurangi validitas proses perdamaian yang dijalankan lembaga internasional tersebut.
Menurutnya, situasi ini bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit, karena mengklaim berpihak pada perdamaian namun terlibat dalam struktur yang dianggap tidak adil atau tidak seimbang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik tentang prioritas dan strategi Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Serta bagaimana negara harus mempertahankan konsistensi posisi tanpa terjebak pengaruh kekuatan besar.
Respon Publik Dan Harapan Ke Depan
Usulan evaluasi dari TB Hasanuddin memicu respons beragam dari pengamat dan politisi. Sebagian memandang langkah ini sebagai bentuk kewaspadaan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.
Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai keterlibatan Indonesia dalam forum internasional. Seperti BoP bisa menjadi peluang diplomasi untuk memperkuat suara nasional di panggung dunia.
Diskusi ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara ambisi diplomatik dan konsistensi terhadap prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari indonesiadefense.com
- Gambar Kedua dari sudutberita.com
