Puan Tekankan Perlindungan Pekerja Migran RI Saat Bertemu Parlemen Korsel
Puan bertemu Ketua Parlemen Korsel, menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia dan kerja sama bilateral di sektor ketenagakerjaan.
Perlindungan pekerja migran Indonesia kembali menjadi fokus perhatian dalam pertemuan antara Puan Maharani dengan Ketua Parlemen Korea Selatan. Agenda ini membahas upaya memperkuat hak, kesejahteraan, dan keamanan WNI yang bekerja di Negeri Ginseng.
Elit Senayan ini mengulas inti pembahasan pertemuan Puan dengan Ketua Parlemen Korsel, termasuk rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut yang diharapkan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Puan Maharani Bahas Perlindungan Pekerja Migran RI
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menggelar pertemuan penting dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-Shik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan ini menekankan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.
Puan menegaskan bahwa perlindungan PMI menjadi prioritas DPR RI dan pemerintah. Fokus utama mencakup peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja, serta penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hak.
Ia menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah Korea Selatan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing. Langkah ini diharapkan menjamin setiap PMI dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan memperoleh haknya secara penuh.
Apresiasi Terhadap Kesempatan Kerja Bagi PMI
Selain perlindungan hukum, Puan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan karena membuka peluang kerja bagi ribuan PMI di berbagai sektor. Menurutnya, kesempatan kerja ini merupakan bentuk nyata hubungan bilateral yang saling menguntungkan.
Keberadaan PMI di Korea Selatan mencerminkan kepercayaan negara tersebut terhadap kualitas pekerja Indonesia. Puan menekankan pentingnya memastikan semua pekerja mendapatkan perlakuan adil, hak yang sesuai, dan lingkungan kerja yang aman.
Langkah ini sekaligus mendorong kerja sama lebih luas antara Indonesia dan Korea Selatan, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga terkait diplomasi, ekonomi, dan pertukaran teknologi.
Baca Juga: Edison Sitorus Tagih Pembangunan Kantor Imigrasi Cilegon Dan Serang
Kerja Sama Bilateral Dan Peran Middle Powers
Puan menyoroti hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen yang terus berkembang antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin selama 53 tahun dan semakin relevan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Indonesia memandang kemitraan antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Korea Selatan, sebagai strategi penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang inklusif. Istilah middle powers merujuk pada negara dengan kekuatan menengah, di bawah negara adidaya.
Puan menekankan bahwa penguatan kerja sama antar-parlemen dan bilateral tidak hanya memberi manfaat bagi pekerja, tetapi juga memperkokoh posisi kedua negara dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Harapan Investasi Dan Pertumbuhan Inklusif
Dalam pertemuan itu, Puan juga menyinggung peran Korea Selatan sebagai investor utama di Indonesia dalam dekade terakhir. Investasi ini dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mencakup sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa dan Ibu Kota Nusantara.
Puan berharap aliran investasi Korea ke Indonesia akan terus meningkat, lebih berkualitas, dan mendorong transfer teknologi serta penguatan rantai pasok industri. Hal ini diharapkan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPR dalam memperkuat perlindungan PMI sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari hubunganinternasional.com
