Pakar UI Angkat Bicara Soal Hilangnya Etika Sapaan Rapat DPR

Sebuah momen menarik terjadi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang menyita perhatian para peserta.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa secara terang-terangan meminta agar sapaan ‘yang terhormat’ tidak lagi digunakan. Permintaan ini, yang mungkin terlihat sepele, ternyata memicu perdebatan mengenai makna dan fungsi sapaan formal dalam forum resmi.

​Apakah ini sebuah langkah efisiensi yang bijak atau justru mengikis nilai-nilai penghormatan? Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, mencoba mengulas fenomena ini dari sudut pandang akademis.​ Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan anda hanya di Elit Senayan.

Asal Mula Dan Fungsi ‘Yang Terhormat’

Menurut Firman Kurniawan, pakar komunikasi UI, sapaan ‘yang terhormat’ sejatinya adalah bentuk simbolisasi penghormatan. Ini adalah tradisi yang telah lama melekat dalam berbagai forum resmi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menunjukkan adab dan rasa hormat kepada individu atau kelompok yang hadir dalam sebuah acara.

Selain sebagai simbol penghormatan, sapaan ini juga berfungsi untuk menandai situasi formal dan hierarki dalam sebuah pertemuan. Dalam konteks DPR yang bertemu dengan gubernur dan bupati, penggunaan ‘yang terhormat’ oleh kepala daerah bisa jadi merupakan representasi rasa hormat mereka kepada wakil rakyat yang hadir.

Namun, Firman menambahkan bahwa dalam praktiknya, sapaan ini seringkali dilakukan terlalu panjang dan bertele-tele. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan relevansinya di era modern yang menuntut efisiensi komunikasi.

Problem Basa-Basi Dan Efisiensi Waktu

Firman Kurniawan menyoroti bahwa sapaan ‘yang terhormat’ seringkali diperpanjang dengan menyebutkan nama setiap individu yang hadir. Hal ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika ada nama yang terlewat. Di Indonesia, melupakan nama seseorang yang seharusnya disebut bisa menjadi persoalan serius.

Lebih jauh, Firman menyebut praktik ini kadang terasa seperti basa-basi yang berlebihan. Dalam konteks rapat penting, durasi sapaan yang terlalu panjang dapat mengganggu efisiensi waktu dan mengaburkan substansi pembahasan. Intinya, waktu yang berharga terbuang untuk formalitas.

Oleh karena itu, Firman mengusulkan agar sapaan cukup dilakukan secara umum, misalnya dengan salam pembuka dan menyebut “Yang saya hormati para hadirin”. Hal ini akan lebih efisien tanpa menghilangkan esensi penghormatan. Pendekatan ini perlu dibiasakan untuk menciptakan budaya rapat yang lebih produktif.

Baca Juga: Mengejutkan! Anggota DPR Bongkar Fakta Pilkada, Demi Rakyat Beranikah Kita Berubah?

Beban Bagi Pembicara Dan Solusi Generalisasi

Penggunaan sapaan ‘yang terhormat’ secara spesifik per individu juga bisa menjadi beban bagi pembicara. Seseorang yang berpidato harus mengingat semua nama penting yang hadir, dan jika ada yang terlupa, bisa menimbulkan masalah dan kecanggungan. Ini justru menambah tekanan yang tidak perlu.

Situasi ini membuang waktu dan energi pembicara yang seharusnya fokus pada substansi materi yang akan disampaikan. Alih-alih membantu, formalitas yang berlebihan ini justru menjadi penghalang komunikasi yang efektif.

Firman menyarankan agar sapaan digeneralisir. Dengan menghormati semua yang hadir secara tulus tanpa harus menyebut nama satu per satu, proses komunikasi akan lebih lancar. Generalisasi ini perlu dibiasakan agar setiap orang merasa dihormati tanpa harus terjebak dalam formalitas yang rumit.

Momen Perubahan Di Rapat DPR

Peristiwa di Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh menjadi contoh nyata perubahan yang terjadi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa secara langsung meminta para peserta rapat untuk tidak lagi menyebut ‘yang terhormat’ secara individu demi efisiensi waktu.

Awalnya, beberapa bupati masih menggunakan sapaan tersebut, namun setelah intervensi Saan Mustopa, Bupati Aceh Utara kemudian memberikan paparannya tanpa lagi menyebut ‘yang terhormat’. Momen ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya efisiensi dalam forum resmi.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa ada upaya untuk mereformasi tata cara komunikasi dalam rapat resmi. Meskipun kecil, perubahan ini bisa menjadi langkah awal menuju budaya rapat yang lebih fokus, efisien, dan substansial, tanpa mengesampingkan nilai-nilai penghormatan yang mendasar.

Jangan lewatkan update berita seputaran Elit Senayan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.