Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Mendekati Penyelesaian, KPK Ungkap Tahap Akhir

KPK ungkap perhitungan kerugian negara kasus kuota haji masuk tahap akhir, Penyelidikan mendekati rampung, hasil segera diumumkan.

Kasus kuota haji yang tengah ditangani KPK memasuki fase penting. Perhitungan kerugian negara kini berada di tahap akhir, menandai mendekatnya penyelesaian kasus.

Simak di Elit Senayan hasil akhir perhitungan kerugian negara diharapkan akan menjadi dasar langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan rekomendasi tindakan hukum terhadap pihak-pihak terkait.

KPK Periksa Saksi Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Pemeriksaan dilakukan pada Senin (26/1/2026) dan melibatkan pihak biro travel yang menerima kuota tambahan haji. KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa saksi dari pihak biro travel hadir untuk memberikan keterangan mengenai kuota tambahan yang diperoleh. Salah satu yang diperiksa adalah FAM, pemilik MT Tour. Pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pihak BPK untuk penghitungan kerugian negara, kemudian dilanjutkan penyidik KPK.

Menurut Budi, pemeriksaan ini penting untuk mengetahui proses distribusi dan jual beli kuota haji tambahan, serta memastikan semua alur administrasi dan praktik yang dilakukan biro travel sesuai aturan. Hal ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang memasuki tahap final perhitungan kerugian negara.

Pemeriksaan Fokus Pada Kuota Tambahan Haji

Pemeriksaan KPK difokuskan pada kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah haji untuk tahun 2024. Kuota tambahan ini diberikan oleh Kemenag era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengurangi antrean panjang calon jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun atau lebih.

Para saksi diperiksa terkait mekanisme jual beli kuota tambahan, prosedur pengisian calon jemaah, dan keterlibatan biro travel dalam proses distribusi. Informasi yang diperoleh dari saksi akan menjadi acuan penting untuk mengklarifikasi aliran kuota dan dugaan penyimpangan yang terjadi.

Beberapa saksi yang diperiksa hari ini antara lain Muhamad Al Fatih dari Kesthuri, Fuad Hasan Masyhur dari PT Maktour, Rizky Fisa Abadi dari Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, dan Robithoh Son Haji dari PT Al Amsor Mubarokah Wisata. Keterangan mereka diharapkan membantu memperkuat bukti dalam kasus ini.

Baca Juga: BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berkeadilan Di Sumsel

KPK Tetapkan Tersangka Dalam Kasus Kuota Haji

Hasil penyidikan KPK mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan kuota tambahan haji oleh Kemenag. Dugaan praktik yang melenceng ini menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

KPK menegaskan telah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Bukti tersebut meliputi dokumen, keterangan saksi, dan hasil audit internal yang menunjukkan aliran kuota dan uang yang tidak sesuai prosedur. Penetapan tersangka menjadi bagian dari upaya KPK menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas pejabat publik.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak calon jemaah haji dan pengelolaan anggaran negara. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pemberian kuota tambahan haji agar tidak menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Perhitungan Kerugian Negara Masuki Tahap Final

Selain pemeriksaan saksi, BPK dilibatkan untuk menghitung kerugian negara akibat dugaan penyimpangan kuota haji. KPK menyatakan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini sudah memasuki tahap final dan akan segera dirampungkan.

Tahap final ini menjadi krusial karena hasil perhitungan akan menjadi dasar penentuan hukuman bagi tersangka dan langkah hukum lanjutan. Perhitungan yang akurat memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, sekaligus memberi efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.

KPK menekankan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Penyelidikan menyeluruh terhadap biro travel, kementerian, dan pihak terkait diharapkan dapat memperjelas semua fakta, mengungkap aliran kuota tambahan haji, dan menutup kemungkinan praktik korupsi serupa di masa depan.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari news.detik.com
• Gambar Kedua dari lampungbarometer.id