DPR Nilai Langkah Kemendikdasmen Tepat Menjawab Persoalan Pendidikan

DPR menilai kebijakan Kemendikdasmen tepat untuk menjawab persoalan pendidikan, meningkatkan mutu, dan pemerataan akses belajar di Indonesia.

Anggota DPR menilai langkah-langkah strategis yang diambil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan di tanah air. Kebijakan Elit Senayan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan memberikan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi sekolah, guru, dan siswa di seluruh Indonesia.

DPR Apresiasi Kebijakan Kemendikdasmen Menjawab Persoalan Pendidikan

Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI, menilai bahwa kebijakan. Dan program Kemendikdasmen kini lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Purnamasidi memberikan apresiasi atas kinerja Kemendikdasmen selama satu tahun terakhir, menekankan capaian positif yang terlihat dalam merespons berbagai persoalan pendidikan nasional. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil kementerian berhasil menjawab banyak tantangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Mulai dari kualitas pembelajaran hingga pemerataan fasilitas pendidikan. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja dan anggaran Tahun 2026.

Tiga Persoalan Pendidikan yang Masih Mendesak

Meski kinerja Kemendikdasmen diapresiasi, Purnamasidi menyoroti tiga persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius ke depan. Pertama adalah kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Kedua, pemerataan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil, agar seluruh siswa memperoleh fasilitas yang layak.

Ketiga, peningkatan kompetensi pendidik agar kualitas pembelajaran dapat mengikuti tuntutan zaman dan perkembangan teknologi. Purnamasidi menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak bisa terlepas dari alokasi dan fokus penggunaan anggaran pendidikan.

Meski anggaran pendidikan nasional mencapai sekitar Rp757,8 triliun, dampak optimalnya bagi sektor pendidikan masih belum sepenuhnya dirasakan.

Baca Juga: Pramono Perbolehkan WFH Dan Belajar Dari Rumah Saat Hujan Lebat Jakarta

Pentingnya Data Dan Perhitungan Anggaran yang Akurat

Nur Purnamasidi juga menekankan perlunya dukungan data dan perhitungan yang akurat dari pemerintah kepada DPR. Khususnya Komisi X, agar rekomendasi kebijakan berbasis bukti dapat dihasilkan.

Dua hal yang dinilai mendesak adalah perhitungan angka ideal kesejahteraan guru dari jenjang TK hingga SMA/sederajat. Serta angka satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang benar-benar sesuai kebutuhan sekolah.

DPR perlu didukung dengan data yang jelas untuk menentukan standar kesejahteraan guru dan satuan biaya BOS, ujarnya. Data ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang sedang berjalan di DPR.

Keberpihakan Anggaran Pendidikan dan Politik Pendidikan

Purnamasidi menekankan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pendidikan memerlukan keputusan politik yang berani, mengingat alokasi anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, anggaran pendidikan harus benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.

Rapat Kerja ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam penguatan kebijakan dan penganggaran pendidikan nasional agar lebih berkeadilan, berkualitas, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru serta mutu pembelajaran. Dengan fokus pada penguatan kapasitas pendidik, pemerataan fasilitas, dan pemanfaatan anggaran secara tepat, diharapkan pendidikan di seluruh Indonesia dapat meningkat secara signifikan dan merata.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari antaranews.com
• Gambar Kedua dari doku.com