DPR RI Mendesak APBN Ambil Alih Rekonstruksi Sumbar, Alasan Mengejutkan Terungkap

DPR RI mendesak APBN mengambil alih rekonstruksi Sumbar karena alasan mengejutkan yang memengaruhi pemulihan pasca-bencana.

Di tengah perdebatan soal alokasi anggaran pasca-bencana, Rahmat Saleh, Anggota Komisi IV DPR RI, menegaskan pemulihan infrastruktur Sumbar tidak boleh dibebankan hanya pada daerah. Pemerintah pusat harus mengambil tanggung jawab penuh melalui APBN, berdasarkan analisis kapasitas fiskal daerah dan skala kerusakan yang masif.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Elit Senayan.

Tanggung Jawab Pusat Atas Infrastruktur Kritis

Rahmat Saleh menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk mempertahankan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Sumbar pada tahun 2026 tanpa pemangkasan adalah langkah awal yang realistis. Kebijakan ini memang memberikan “ruang napas” bagi pemerintah daerah untuk terus menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa dana TKD, meskipun vital, tidak akan pernah cukup untuk menutupi kebutuhan pemulihan infrastruktur yang sangat besar. “TKD itu menjaga daerah tetap bernapas, tapi untuk membangun kembali, negara harus turun tangan penuh. Infrastruktur utama tidak boleh dibiarkan menjadi beban daerah,” tegas Rahmat Saleh.

Menurutnya, skala kerusakan infrastruktur akibat bencana di Sumbar bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan fiskal biasa. Kerusakan yang meluas memerlukan intervensi masif dari pemerintah pusat melalui APBN, mengingat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas.

Beban Ganda Dan Tekanan Fiskal Daerah

Sumatera Barat saat ini menghadapi beban ganda pasca-bencana. Pertama, kerusakan fisik yang meluas di berbagai sektor, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar dan segera. Ini menuntut alokasi dana yang tidak sedikit.

Kedua, daerah menghadapi tekanan fiskal yang semakin menyempit. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan melonjak tajam, sementara kemampuan keuangan daerah tidak bertambah signifikan. Jika tidak ada intervensi kuat dari pemerintah pusat, proses pemulihan berisiko berjalan sangat lambat, bahkan terhambat bertahun-tahun.

“Bencana yang melanda Sumbar bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menekan ruang fiskal daerah,” jelas Rahmat. Ia menekankan bahwa masyarakatlah yang akan menjadi korban jika proses pemulihan terhambat karena kurangnya dukungan anggaran dari pusat.

Baca Juga: DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Polisi di Kalibata

Pembagian Peran Yang Jelas Dan Efektif

Rahmat mengusulkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemulihan yang efektif. TKD dan APBD sebaiknya difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung. Ini mencakup sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, dan penguatan daya beli warga.

“Rakyat butuh ekonomi mereka pulih dulu. Petani butuh lahan kembali produktif, pedagang butuh modal usaha, warga butuh daya beli. Itu tugas APBD,” ujar Rahmat, menegaskan prioritas pada sektor ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, dan fasilitas publik lainnya harus sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Pembagian peran ini bukan hanya soal keadilan fiskal, melainkan juga efektivitas dan kecepatan pemulihan. Infrastruktur yang hancur, seperti jalan putus dan jembatan roboh, adalah tanggung jawab negara untuk membangunnya kembali, memastikan konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Rekonstruksi Berstandar Tinggi Dan Berkelanjutan

Sebagai daerah yang terletak di zona rawan bencana, Rahmat mengingatkan bahwa pemulihan Sumbar tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti semula. Rekonstruksi harus dilakukan dengan standar yang lebih tinggi untuk memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa depan.

“Kita tidak boleh membangun kembali hanya untuk rusak lagi saat bencana berikutnya datang,” tegas Rahmat. Ia mendesak agar kebijakan pemerintah pusat diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar jaminan di atas kertas.

Pertanyaan besar kini adalah apakah pemerintah pusat akan benar-benar mengambil alih tanggung jawab penuh atas pemulihan infrastruktur Sumbar. Peringatan Rahmat Saleh sangat jelas: negara harus hadir secara konkret, sekarang, untuk memastikan pemulihan yang cepat, kuat, dan tahan bencana.

Jangan lewatkan update berita seputaran Elit Senayan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.