DPR RI Bongkar Cara Pemerintah Percepat Izin Dan Banjir KUR 3% Tanpa Jaminan!

DPR RI mengungkap strategi pemerintah mempercepat perizinan UMKM sekaligus menghadirkan KUR 3% tanpa jaminan, dorong pertumbuhan bisnis lokal.

Di tengah gempuran ekonomi global, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Di Surabaya, potensi UMKM besar, namun sering terganjal birokrasi izin dan akses modal. Kini angin segar berhembus! Seorang anggota DPR RI membocorkan strategi pemerintah memangkas hambatan sekaligus membuka pintu KUR super murah. Siap-siap UMKM lokal meroket!

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Elit Senayan.

Perizinan UMKM, Antara Hambatan Dan Solusi

Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong percepatan perizinan bagi UMKM. Kunjungan ke UMKM olahan bandeng “Lakon Iwak” di Surabaya menjadi momentum advokasi kemudahan akses izin. Bambang Haryo menekankan peran pemerintah kecamatan dalam membantu pengurusan izin.

Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada UMKM “Lakon Iwak” yang telah berkembang pesat sejak 2020. Inovasi produk kuliner berbahan dasar bandeng yang dihasilkan “Lakon Iwak” menunjukkan potensi besar UMKM lokal. UMKM ini bahkan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan usahanya.

Namun demikian, Bambang Haryo menyoroti perlunya percepatan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT menjadi kunci legalitas yang lebih kuat dan daya saing produk. Untuk itu, ia meminta pemerintah kecamatan untuk lebih proaktif membantu pelaku usaha dalam pengurusan perizinan krusial ini, agar UMKM dapat bersaing lebih luas.

Akses KUR, Modal Murah Tanpa Agunan

Selain perizinan, Bambang Haryo juga gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kabar baiknya, plafon KUR telah ditingkatkan signifikan, dari sekitar Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun, membuka peluang lebih besar bagi UMKM. Yang lebih menarik lagi, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak lagi mensyaratkan agunan!

Ketentuan ini adalah angin segar bagi UMKM yang kerap kesulitan menyediakan jaminan. Bambang Haryo bahkan menegaskan, jika ada bank yang masih meminta jaminan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, pelaku UMKM diminta untuk segera melaporkannya. Ini adalah hak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk meringankan beban UMKM.

Tidak hanya itu, suku bunga KUR juga telah diturunkan secara drastis, dari enam persen menjadi hanya tiga persen. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat semakin meringankan beban finansial pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak pada pengembangan produk dan perluasan pasar.

Baca Juga: Puan Maharani Dorong Peran Strategis Perempuan Indonesia

Potensi Olahan Bandeng Surabaya, Bersaing di Kancah Nasional

Dalam kunjungannya, Bambang Haryo melihat potensi besar pada produk olahan bandeng Surabaya. Ia yakin produk ini mampu bersaing dengan daerah lain yang selama ini dikenal sebagai sentra bandeng, seperti Sidoarjo dan Gresik. Surabaya Raya, menurutnya, memiliki sumber daya perikanan yang kuat dan belum termaksimalkan sepenuhnya.

Pemanfaatan sumber daya perikanan lokal secara optimal dapat menjadi pendorong ekonomi kreatif. Dengan inovasi dan kualitas produk yang terus ditingkatkan, UMKM olahan bandeng tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendukung sektor pariwisata. Ini adalah kesempatan emas untuk mengangkat citra kuliner khas Surabaya.

Bambang Haryo berharap UMKM olahan bandeng seperti “Lakon Iwak” dapat menjadi lokomotif. Keberadaan mereka diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan citra kuliner khas Surabaya Raya. Lebih jauh, ini akan membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Perlindungan Pemerintah Untuk UMKM

Pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) UMKM. Satgas ini dibentuk sebagai bentuk perlindungan agar pelaku usaha tidak terhambat dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Ini adalah langkah konkret pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.

Satgas UMKM bertugas untuk mengawal berbagai kebijakan dan program yang pro-UMKM, termasuk memastikan implementasi aturan KUR tanpa agunan dan bunga rendah berjalan efektif. Keberadaan Satgas ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara UMKM dengan birokrasi, mempermudah akses informasi dan bantuan yang dibutuhkan.

​Dengan adanya dorongan dari DPR RI, kemudahan perizinan, akses KUR super murah, dan perlindungan dari Satgas UMKM, masa depan UMKM di Surabaya dan seluruh Indonesia tampak semakin cerah.​ Ini adalah kesempatan besar bagi para pelaku usaha untuk bertumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Jangan lewatkan update berita seputaran Elit Senayan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.