Hukuman Berat! Eks Bendahara Dinas PUPR Nisel Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Pembayaran Fiktif

Eks Bendahara Dinas PUPR Nisel divonis 3 tahun penjara akibat kasus pembayaran fiktif, hukuman tegas untuk pelaku korupsi negara.

Kasus korupsi pembayaran fiktif di Dinas PUPR Nisel berujung vonis 3 tahun penjara bagi mantan bendahara. Hukuman ini jadi peringatan tegas bagi pelaku tipikor.

Stay tuned Elit Senayan vonis tersebut menegaskan komitmen aparat hukum dalam menindak korupsi dan menjaga keuangan negara dari praktik ilegal yang merugikan publik.

Vonis 3 Tahun Penjara Untuk Eks Bendahara PUPR Nias Selatan

Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Nias Selatan, Matius Zagato, divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan. Vonis ini berkaitan dengan kasus korupsi pembayaran fiktif pemeliharaan jalan dan jembatan, yang merugikan negara sebesar Rp 776 juta.

Majelis hakim menyatakan Matius terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001. Putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan manipulasi keuangan negara akan ditindak tegas.

Hukuman yang dijatuhkan juga disertai denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan. Selain itu, Matius diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 776 juta untuk menutupi kerugian negara. Jika tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang.

Kronologi Tindak Pidana Korupsi

Dalam persidangan, terungkap bahwa Matius mengajukan pencairan dana fiktif sebesar Rp 776.715.700. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2024, yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan publik.

Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi dasar pencairan dana tersebut ternyata telah selesai dikerjakan. Meski demikian, Matius tetap mengajukan pencairan menggunakan dokumen palsu, sehingga negara menanggung kerugian finansial yang signifikan.

Modus operandi pembayaran fiktif ini menunjukkan bahwa kasus ini masuk kategori tipikor menengah. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan memberikan gambaran lengkap tentang manipulasi administrasi yang dilakukan terdakwa.

Baca Juga: Korupsi Kuota Haji Menggema, Yaqut Tegaskan Jadi Pelajaran Besar

Putusan Hakim Dan Rincian Hukuman

Hakim ketua, As’ad Rahim Lubis, menyatakan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Selain hukuman badan, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp 776 juta. Apabila tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang.

Jika hasil lelang masih tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani tambahan pidana penjara selama 1 tahun. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang sebelumnya menuntut 4 tahun penjara.

Tuntutan JPU meyakini Matius melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor serta ketentuan pidana dalam KUHP terbaru. Perbedaan vonis dan tuntutan menunjukkan pertimbangan hakim terkait faktor-faktor pembelaan terdakwa dan kondisi hukum yang berlaku.

Dampak Kerugian Negara Dan Transparansi Penanganan

Kerugian negara akibat tindak korupsi Matius mencapai Rp 776 juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pemeliharaan fasilitas publik yang vital bagi masyarakat Nias Selatan. Tindakan terdakwa jelas merugikan masyarakat luas.

Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan internal dalam penggunaan anggaran negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar praktik serupa dapat dicegah di masa depan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.

Putusan hakim juga menjadi peringatan tegas bagi aparatur sipil negara agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Aparat hukum menunjukkan komitmen menindak korupsi di semua lini pemerintahan.

Hak Banding Dan Langkah Selanjutnya

Usai mendengar putusan pada Selasa (24/2/2026), hakim memberikan waktu pikir-pikir selama 7 hari. Terdakwa melalui penasihat hukum dan JPU dapat menerima putusan atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Proses banding akan menentukan apakah vonis diterima atau terdakwa menempuh upaya hukum untuk meringankan hukuman. Langkah ini merupakan bagian dari hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negara yang signifikan dan modus operandi pembayaran fiktif yang jelas-jelas merugikan negara. Vonis tegas diharapkan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari detik.com
• Gambar Kedua dari penanews.co.id