DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Polisi di Kalibata

DPR mendesak Kepala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut secara tuntas kasus pengeroyokan yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Insiden ini melibatkan enam anggota Polri yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua orang yang dikenal sebagai debt collector atau mata elang pada 11 Desember 2025.

Peristiwa tersebut telah menarik perhatian publik karena tidak hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga menimbulkan seruan dari DPR agar aparat penegak hukum bertindak dengan tegas dan transparan.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Elit Senayan.

Kronologi Kasus Pengeroyokan

Menurut keterangannya, insiden di Kalibata terjadi pada Kamis sore ketika dugaan pengeroyokan berlangsung di Jalan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dua orang mata elang menjadi korban dan dalam proses pengeroyokan, satu orang dilaporkan meninggal dunia serta satu lagi mengalami cedera serius. Kejadian ini kemudian memicu kerusuhan lanjutan di lokasi tersebut, termasuk kerusakan fasilitas umum dan kios warga.

Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus ini. Enam oknum yang terlibat dalam dugaan pengeroyokan itu berasal dari unit pelayanan di Markas Besar Polri.

Mereka diduga melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama yang berujung pada meninggalnya salah satu korban. Penetapan ini merupakan langkah awal dalam penyelidikan kriminal yang tengah berjalan. Kapolri dan jajaran kepolisian menegaskan komitmen untuk menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan.

Tindakan Tegas Kapolri

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Melchias Markus Mekeng, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap enam anggota polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia secara khusus meminta Kapolri untuk mempertimbangkan pemecatan tidak hormat bagi para oknum jika terbukti bersalah secara hukum.

Mekeng berpendapat bahwa tindakan demikian adalah bagian penting dari reformasi institusi Polri, sekaligus langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Mekeng menyatakan bahwa perilaku aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga biasa adalah pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Ia pun secara terbuka mengecam keras peristiwa tersebut dan menyatakan kekecewaannya, apalagi ketika salah satu korban berasal dari komunitas tertentu di Indonesia yang merasa sangat terpukul dengan insiden tersebut.

Seruan pemecatan tidak hanya mencerminkan tuntutan hukum, tetapi juga tuntutan moral dari rakyat kepada penegak hukum.

Baca Juga: Aksi Nyata DPR Jaga Lingkungan, Kawendra Dan Perhutani Tanam Ratusan Pohon di Lumajang

Perluasan Pengusutan Kerusuhan Pengeroyokan

Tidak hanya DPR di tingkat nasional yang menyoroti kasus ini. Dalam respons terhadap kerusuhan pascainsiden, sejumlah legislator lokal juga meminta penanganan yang komprehensif.

Anggota DPRD DKI Jakarta, misalnya, mendesak agar aparat kepolisian mengusut tuntas kericuhan yang terjadi di Kalibata, termasuk tindak pidana lain yang timbul seperti perusakan kios serta pembakaran fasilitas.

Mereka menilai bahwa pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada pengeroyokan itu sendiri, tetapi juga terhadap konflik lanjutan yang meresahkan warga.

Kekhawatiran serta kerusuhan yang muncul pascainsiden menunjukkan betapa sensitifnya masalah ini bagi masyarakat. Banyak pedagang dan warga setempat merasa trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap keamanan lingkungan mereka.

Akibatnya, dampaknya tidak hanya pada dua korban langsung, tetapi juga terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. DPR dan DPRD melihat pentingnya penanganan yang menyeluruh agar situasi serupa tidak terulang.

Penegakan Hukum Berkeadilan

DPR dan masyarakat berharap kasus pengeroyokan polisi di Kalibata dapat segera terungkap dengan jelas, mulai dari motif hingga pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian yang tuntas diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.

Ke depan, peristiwa ini diharapkan mendorong peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, keamanan publik dapat terjaga dan kejadian serupa dapat dicegah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap hukum dan aparat negara merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ikuti selalu informasi menarik dari kami setiap hari, dijamin terupdate dan terpercaya, hanya di Penguasa DPR.