Rentetan Longsor Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi
DPR menegaskan pemerintah harus memperkuat mitigasi bencana untuk mencegah longsor, pencegahan dini dan solusi jangka panjang.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti tingginya risiko bencana longsor di berbagai wilayah Indonesia. Rentetan peristiwa longsor yang menelan korban jiwa, merusak infrastruktur, dan melumpuhkan aktivitas warga menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera memperkuat langkah mitigasi bencana. DPR menilai penanganan yang selama ini berjalan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Berikut ini Elit Senayan akan mengupas tuntas berita terbaru dan menarik lainnya.
DPR Soroti Maraknya Bencana Longsor
DPR menilai frekuensi bencana longsor yang terus meningkat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem mitigasi yang diterapkan selama ini. Longsor tidak lagi terjadi di daerah terpencil saja, tetapi juga mengancam kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi vital. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas jika tidak segera ditangani.
Anggota DPR menegaskan bahwa bencana longsor bukan sekadar peristiwa alam, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, pembukaan hutan, serta pembangunan di kawasan rawan dinilai memperparah risiko bencana. Tanpa pengawasan ketat, potensi longsor akan terus meningkat setiap musim hujan.
DPR meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana. Menurut mereka, pendekatan tersebut justru menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pencegahan dan mitigasi harus menjadi prioritas utama agar risiko korban jiwa dan kerusakan dapat ditekan secara signifikan.
Mitigasi Dinilai Masih Lemah di Daerah
DPR menilai penerapan mitigasi bencana di tingkat daerah masih belum optimal. Banyak wilayah rawan longsor yang belum memiliki peta risiko bencana yang akurat dan terbarui. Akibatnya, pembangunan sering kali tetap berlangsung di zona berbahaya tanpa perhitungan risiko yang matang.
Selain itu, infrastruktur penunjang mitigasi seperti drainase lereng, tembok penahan tanah, dan sistem peringatan dini masih sangat terbatas. Di sejumlah daerah, fasilitas tersebut bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini membuat masyarakat berada dalam posisi rentan saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
DPR menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mendapat dukungan penuh, baik dari sisi anggaran maupun teknis. Tanpa dukungan tersebut, upaya mitigasi hanya akan menjadi wacana dan tidak mampu melindungi masyarakat dari ancaman longsor yang terus mengintai.
Baca Juga: Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo
Perubahan Iklim Perparah Risiko Longsor
Perubahan iklim menjadi faktor penting yang turut memperparah risiko bencana longsor. Curah hujan yang semakin tidak menentu dan ekstrem membuat tanah di kawasan lereng menjadi jenuh air dan mudah bergerak. DPR mengingatkan bahwa kondisi ini harus diantisipasi melalui perencanaan mitigasi yang adaptif.
Pola cuaca ekstrem juga membuat prediksi bencana menjadi semakin sulit. Hujan lebat yang datang secara tiba-tiba kerap memicu longsor tanpa tanda peringatan yang jelas. Tanpa sistem pemantauan yang memadai, masyarakat sering kali tidak memiliki waktu cukup untuk menyelamatkan diri.
DPR mendorong pemerintah agar memasukkan aspek perubahan iklim dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Pendekatan berbasis data dan sains dinilai sangat penting agar langkah mitigasi mampu menjawab tantangan iklim di masa depan.
Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Dini
DPR secara tegas meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan dini bencana longsor. Salah satu langkah yang dianggap krusial adalah pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan. Dengan adanya peringatan dini, masyarakat dapat melakukan evakuasi lebih cepat saat tanda-tanda longsor muncul.
Selain teknologi, DPR juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Warga perlu memahami tanda-tanda awal longsor, seperti retakan tanah, pohon miring, atau perubahan aliran air. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan banyak nyawa jika diterapkan secara konsisten.
DPR menilai pencegahan dini harus menjadi bagian dari budaya masyarakat di wilayah rawan bencana. Pemerintah diharapkan aktif melibatkan warga dalam simulasi kebencanaan dan program kesiapsiagaan agar respons terhadap bencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Mitigasi Jangka Panjang Harus Jadi Prioritas
DPR menegaskan bahwa mitigasi bencana longsor tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan tata ruang dan kebijakan pembangunan. Pembangunan di kawasan rawan longsor harus dibatasi atau bahkan dilarang demi keselamatan masyarakat.
Rehabilitasi lingkungan juga menjadi sorotan penting. Penanaman kembali vegetasi di kawasan lereng dan hulu sungai dinilai efektif untuk memperkuat struktur tanah dan mengurangi risiko longsor. DPR mendorong pemerintah agar memperluas program penghijauan sebagai bagian dari strategi mitigasi.
Dengan mitigasi yang kuat dan berkelanjutan, DPR optimistis risiko bencana longsor dapat ditekan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berorientasi pada keselamatan rakyat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari VOI.id
- Gambar Kedua dari RRI
