DPR Jamin Stok Pangan Aman, Tapi Harga di Pasar Justru Merangkak Naik!

DPR menjamin stok pangan nasional aman menjelang libur Tahun Baru, tetapi harga di pasar justru terus merangkak naik.

Menjelang libur Tahun Baru 2026, kabar baik datang dari DPR RI. Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan pasokan beberapa komoditas pangan nasional aman. Pernyataan ini menenangkan masyarakat yang khawatir fluktuasi harga, tetapi benarkah kondisi lapangan sesuai klaim?

Berikut ini Elit Senayan akan menyelami lebih dalam komitmen pemerintah dan dampak nyata program ini bagi generasi penerus bangsa.

Klaim Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/12/2025), Bambang Haryo Soekartono menyampaikan optimisme terkait pasokan pangan. Menurutnya, stok komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng tidak mengalami kelangkaan. Kondisi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di pasaran.

Bambang Haryo juga menegaskan bahwa harga komoditas pangan, khususnya beras dan minyak goreng, masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol harga masih berjalan efektif. Kepatuhan terhadap HET menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Secara umum masih baik. Beras terkontrol, minyak tidak langka, kecukupan aman, dan harganya masih sesuai HET. Itu yang disebut Harga Eceran Tertinggi,” ujar Bambang Haryo, memberikan jaminan kepada publik. Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran menjelang puncak liburan akhir tahun.

Desakan Pengawasan Dan Pengendalian Harga

Meskipun Bambang Haryo memberikan penilaian positif, ia tidak lantas berpuas diri. Ia mendorong pemerintah untuk tidak lengah dan terus memperketat pengendalian harga 11 komoditas pokok. Kewajiban ini, sebutnya, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) 71/2015.

Bambang Haryo mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini, namun berharap ada peningkatan lebih lanjut dalam upaya pengendalian harga. Ia menyoroti peran penting lembaga seperti Bappenas, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Semua instrumen ini harus bersinergi demi memastikan harga pangan tetap terkontrol.

“Pemerintah sekarang cukup bagus, tapi harus lebih baik lagi dalam pengendalian harga,” tegasnya. Anggota DPR tersebut juga menambahkan bahwa semua instrumen negara harus bekerja maksimal demi kepentingan rakyat. DPR sendiri siap mengawal kebijakan dan mendorong langkah korektif.

Baca Juga: Respons Wakil Ketua DPRD Jakarta: Kenaikan UMP Harus Seimbang bagi Pekerja dan Pengusaha

Realitas di Tingkat Pedagang, Harga Komoditas Merangkak Naik

Berbeda dengan klaim stabilitas harga, seorang pedagang di Pasar Ngaban, Jalaludin, mengungkapkan realitas yang sedikit berbeda. Menurutnya, beberapa komoditas pokok justru mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini dirasakan memberatkan baik bagi pedagang maupun konsumen.

Jalaludin mencontohkan kacang tanah yang sebelumnya dijual seharga Rp28 ribu per kilogram, kini telah melonjak menjadi Rp43 ribu per kilogram. “Ini kenaikan drastis, pembeli pun mulai mengeluh,” katanya, menggambarkan dampak langsung kenaikan harga tersebut terhadap daya beli masyarakat.

Selain kacang tanah, Jalaludin juga menyebut telur, tepung, dan minyak goreng mengalami kenaikan harga, meskipun pasokannya masih tersedia. Ia sangat berharap pemerintah segera melakukan intervensi nyata untuk menormalkan kembali harga-harga tersebut.

Harapan Intervensi Pemerintah Yang Lebih Cepat

Kenaikan harga yang drastis ini, menurut Jalaludin, menimbulkan kesulitan bagi pedagang dan masyarakat. “Kami berharap ada tindakan cepat. Harga naik terus begini berat buat pedagang dan masyarakat,” ujarnya, menyuarakan aspirasi para pelaku pasar. Intervensi pemerintah dinilai sangat mendesak.

Jalaludin menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara langsung di lapangan untuk mengendalikan harga. “Pemerintah harus turun langsung mengendalikan, jangan sampai makin tak terkontrol,” imbuhnya. Keterlibatan aktif pemerintah diharapkan dapat mencegah spekulasi dan penimbunan.

Anggota DPR dari Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, juga menyatakan kesiapan DPR untuk mengawal kebijakan pengendalian harga pangan. Tujuannya agar stabilitas harga tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga merata hingga ke pasar-pasar daerah.

Jangan lewatkan update berita seputaran Elit Senayan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.