Shock! Kejari Karo Terancam Sanksi Tegas Usai Desakan Legislator

Legislator Karo mendesak sanksi tegas kepada Kejari setelah kontroversi terakhir, memicu ketegangan dan sorotan publik luas.

Kejaksaan Negeri Karo kini berada di bawah tekanan serius setelah desakan keras dari legislator setempat. Para politisi menuntut tindakan tegas terhadap dugaan kelalaian dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan kritik publik. Tekanan ini menimbulkan ketegangan di kalangan aparat hukum, serta memicu perhatian masyarakat luas terhadap prosedur penegakan hukum. Simak perkembangan terbaru mengenai desakan legislator terhadap Kejari Karo dan langkah-langkah yang akan diambil pihak berwenang hanya di Elit Senayan.

Kejaksaan Negeri Karo Diusut DPR

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pemberian sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk dan stafnya atas dugaan intervensi dalam penanganan kasus videografer Amsal Sitepu. Tuduhan ini muncul setelah terungkap pelanggaran prosedur dalam proses penahanan yang sudah diputus oleh pengadilan.

Kasus ini mulai ramai setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI digelar pada Kamis, di mana bukti pelanggaran administrasi dan peraturan disampaikan. Anggota legislatif melihat tindakan jajaran kejaksaan sebagai bentuk intervensi yang melanggar Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Selain itu, Kajari Karo dituding menyampaikan narasi yang menuduh Komisi III DPR ikut campur dalam perkara tersebut, yang kemudian dipandang sebagai propaganda yang tidak pada tempatnya. Langkah ini dianggap merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Dalam konteks ini, DPR RI meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan ini secara tegas untuk menjaga integritas institusi penegak hukum dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Permintaan Sanksi Dan Tuntutan Legislatif

Abdullah secara khusus menekankan bahwa intervensi dan propaganda yang dilakukan harus mendapatkan sanksi, bukan sekadar teguran administratif. Legislator PKB ini menilai hal itu melanggar UU KUHAP baru dan mencerminkan sikap antikritik di internal aparat hukum.

Desakan tersebut mencakup seluruh staf yang terlibat, bukan hanya kepala kejaksaan. Menurut Abdullah, tindakan kolektif yang tidak sesuai aturan hukum harus ditindak supaya tidak menjadi preseden buruk di lingkungan penegak hukum.

Komisi III DPR juga meminta Kejagung memperketat pengawasan dan meningkatkan kapasitas jaksa agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi DPR dalam mengawasi lembaga penegak hukum agar bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan.

Baca Juga: Petinggi KPK Datangi Kortas Tipikor Polri, Ada Sinyal Kasus Korupsi Baru Terungkap?

Kejari Karo Akui Kesalahan

Dalam pertemuan RDPU, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, akhirnya menyampaikan permohonan maaf di hadapan anggota Komisi III DPR RI atas kesalahan prosedur terkait penangguhan penahanan Amsal Sitepu.

Ia mengakui adanya kekeliruan yang terjadi dalam penerbitan surat yang menyebutkan “pengalihan penahanan”, padahal harusnya berkaitan dengan penangguhan sesuai putusan majelis hakim. Kesalahan administrasi ini menjadi pusat kritik legislatif.

Danke menyatakan akan menindaklanjuti semua masukan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperbaiki prosedur kerja dan meningkatkan profesionalisme kejaksaan di wilayahnya. Namun, pernyataan permintaan maaf ini belum meredakan desakan anggota DPR untuk pemberian sanksi yang lebih tegas daripada sekadar evaluasi.

Implikasi Terhadap Penegakan Hukum

Desakan sanksi ini muncul di tengah kekhawatiran publik terhadap profesionalisme aparat hukum di Indonesia. Beberapa legislator bahkan menyarankan agar evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan internal institusi kejaksaan yang lebih luas.

Langkah ini dapat menurunkan kepercayaan publik jika penegakan hukum tidak dijalankan secara tepat dan transparan. Komisi III DPR menekankan agar proses hukum selalu mengikuti norma yang berlaku tanpa campur tangan ilegal. Pemerintah dan aparat hukum berada di bawah tekanan publik untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari rri.co.id
• Gambar Kedua dari rri.co.id