RI Gabung Dewan Perdamaian Trump, PKS Ingatkan Waspada Tinggi
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza, inisiatif penting yang digagas mantan Presiden Donald Trump.
Langkah Indonesia bergabung dengan badan ini menuai beragam respons, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta.
Berikut ini, Elit Senayan akan mengingatkan bahwa meskipun secara moral dapat dipahami, keputusan ini menuntut kewaspadaan politik yang sangat tinggi dari Indonesia.
Momentum Keterlibatan Indonesia Dalam Perdamaian Gaza
Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dianggap penting untuk memastikan bahwa fase pascaperang di Gaza tidak sepenuhnya didikte oleh kekuatan besar atau kepentingan sepihak. Sukamta menekankan bahwa Indonesia memiliki mandat moral dan historis yang kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Partisipasi ini diharapkan dapat menjaga suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian yang berlangsung.
Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan dapat memberikan perspektif yang berimbang dan tidak membiarkan narasi perdamaian hanya didominasi oleh segelintir negara. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif di panggung internasional, khususnya dalam isu Palestina yang telah lama menjadi perhatian utama bangsa.
Sukamta menyampaikan kepada wartawan pada Jumat (23/1/2026) bahwa “Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi peran Indonesia sebagai penyeimbang dalam diplomasi internasional.
Kewaspadaan Terhadap Mekanisme Non-PBB
Namun, Sukamta juga menyoroti bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza ini berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menggeser prinsip multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi diplomasi global. Ada kekhawatiran bahwa isu Palestina bisa direduksi hanya menjadi proyek stabilisasi keamanan, mengabaikan akar permasalahan yang lebih dalam.
“Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan,” ujar Sukamta. Ini adalah risiko besar yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Keterlibatan di luar kerangka PBB memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak terjebak dalam agenda tersembunyi yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
PKS mengingatkan bahwa pengabaian terhadap pelanggaran hukum internasional dan pendudukan wilayah Palestina merupakan sebuah bahaya. Indonesia harus memastikan bahwa setiap upaya perdamaian tidak memutihkan atau melegitimasi tindakan ilegal tersebut, melainkan justru menegaskan kembali pentingnya penegakan hukum internasional.
Baca Juga: Lawan KPK! Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan Soal Status Tersangka
Syarat Dan Sikap Kritis Indonesia
Oleh karena itu, Sukamta menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia harus bersifat aktif, kritis, dan bersyarat. Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Hal ini harus dilakukan tanpa sedikitpun memutihkan atau melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional yang telah terjadi.
“Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global,” lanjut legislator dapil DI Yogyakarta ini. Sikap ini sangat krusial untuk memastikan bahwa perdamaian yang ditawarkan benar-benar adil dan tidak mengubur keadilan serta menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan.
Peran aktif dan kritis ini berarti Indonesia tidak boleh hanya menjadi peserta pasif. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi suara yang lantang dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas. Memastikan bahwa setiap kesepakatan perdamaian tidak mengkhianati perjuangan rakyat Palestina.
Prabowo Meneken Piagam Di Davos
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Donald Trump. Dalam acara yang berlangsung di annual meeting di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1), Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian tersebut. Acara ini dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir secara langsung.
Dalam sambutannya, Trump menegaskan bahwa pembentukan Board of Peace melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional. Termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menyapa setiap kepala negara dan kepala pemerintah yang hadir, sembari mengklaim pencapaiannya dalam mengakhiri delapan perang selama sembilan bulan masa kepemimpinannya, termasuk di Kamboja dan Thailand.
Setelah sambutan, para kepala negara dan pemerintah, termasuk Prabowo, dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Prabowo kemudian duduk di sisi kiri Trump untuk menekan piagam tersebut, menandai partisipasi resmi Indonesia dalam inisiatif perdamaian ini.
Selalu pantau berita terbaru seputar Elit Senayan dan info menarik lain yang membuka wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari sudutnusantaranews.com
- Gambar Kedua dari thejakartapost.com
